Makalah Perang Dunia II

 Makalah Perang Dunia II

BAB I

PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang Masalah

Perang Dunia II berakhir dengan beberapa perjanjian antara pihak yang kalah yaitu Jerman, Jepang dan Italia dan menang perang pihak  sekutu AS, Uni Soviet, Inggris dan Prancis.

Selain itu juga ada beberapa konferensi, yaitu:

a.       Konferensi Atlantik

b.      Konferensi Casablanca

c.       Konferensi Moscow

d.      Konferensi Kaira

e.       Konferensi Teheran

f.       Konferensi Yalta

Perjanjian pasca perang dunia II, yaitu :

a.       Perjanjian sekutu Jerman

b.      Perjanjian sekutu Jepang

c.       Perjanjian sekutu dengan Negara lain

Hubungan Dekolonisasi di Asia dan Afrika dengan transformasi politik dan social di berbagai Negara.

a.       Konferensi Asia Afrika

b.      Organisasi gerakan non blok

c.       Krisis suez dan peran Indonesia

B.     Rumusan Masalah

1.      Apa penyebab berakhirnya perang Dunia II?

2.      Konferensi apa saja yang diselenggarakan selama perang dunia II ?

3.      Perjanjian apa saja yang disepakati pasca perang dunia II ?

4.      Apa saja isi perjanjian-perjanjian pasca perang dunia II ?

5.      Jelaskan hubungan dekoliniasasi di Asia dan Afrika dengan transformasi politik dan social di berbagai Negara ?

6.      Tahukah anda mengenai konferensi Asia Afrika ?

7.      Tahukah Anda mengenai organisasi gerakan non blok ?

8.      Apa saja tujuan dari gerakan non blok ?

9.      Bagaimana organisasi yang ada di dalam gerakan non blok?

10.  Bagaimana krisis suez ?

C.    Tujuan Penulisan

Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas Mata Pelajaran Sejarah, selain itu juga makalah ini disusun untuk meningkatkan siswa yang aktif dalam mencari sumber-sumber yang menjelaskan tentang akhir perang dunia II dan hubungan dekoloniasasi di Asia Afrika dengan transformasi politik dan social di berbagai Negara, dan menjadikan siswa yang kreatif dalam menggabungkan semua sumber yang ada menjadi satu.

BAB II

PEMBAHASAN

1.      Akhir Perang Dunia II

Perang Dunia II diakhiri dengan berbagai perjanjian antara pihak yang kalah perang (Jerman, Jepang, dan Italia) dan yang menang perang (pihak Sekutu: AS, Uni Soviet, Inggris, Prancis, dll). Perjanjian yang penting adalah perjanjian Sekutu dengan Jerman dan Sekutu dengan Jepang. Selain itu, pasca-Perang Dunia II juga ditandai dengan berbagai konferensi.

1.      Berbagai Konferensi Selama Perang Dunia II

Beberapa konferensi yang diselenggarakan selama Perang Dunia II tentang strategi pertempuran ataupun perdamaian dunia, antara lain sebagai berikut.

a.      Konferensi Atlantik

Konferensi Atlantik diselenggarakan pada tanggal 14 Agustus 1941 antara Franklin Delano Roosevelt (Presiden Amerika Serikat) dan Winston Churcill (Perdana Menteri Inggris). Konferensi Atlantik menghasilkan piagam perdamaian yang disebut Piagam Atlantik (Atlantik Charter). Piagam Atlantik sebagai fondasi berdirinya PBB.

b.      Konferensi Casablanca

Konferensi Casablanca diselenggarakan pada bulan Januari 1943 antara Franklin Delano Roosevelt dan Winston Churcill. Konferensi itu membahas perencanaan penyerbuan tentara Sekutu ke Eropa guna mengalahkan tentara blok Sentral (Poros atau blok Jerman).

c.       Konferensi Moskow

Konferensi Moskow diselenggarakan pada bulan Oktober 1943 yang dihadiri oleh Menteri Luar Negeri Rusia (Vyacheslav Mikhailovich Molotov), Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (Cordel Hull), dan Menteri Luar Negeri Inggris (Anthony Eden). Konferensi itu membahas tentang rencana pembentukan organisasi internasional yang menjamin perdamaian.

d.      Konferensi Kairo

Konferensi Kairo diselenggarakan pada bulan November 1943 antara Franklin Delano Roosevelt, Winston Churcill, dan Chiang Kai-shek (Cina). Konferensi itu memutuskan bahwa mereka akan menggempur Jepang sampai menyerah.

e.       Konferensi Teheran

Konferensi Teheran diselenggarakan pada Desember 1943 yang dihadiri Josep Stalin, Franklin Delano Roosevelt, dan Winston Churcill. Pada prinsipnya konferensi itu mendukung keputusan Konferensi Kairo dan bertekad melanjutkan kerja sama meskipun perang telah berakhir.

f.        Konferensi Yalta

Konferensi Yalta diselenggarakan pada bulan Februari 1945 antara Josep Stalin, Franklin Delano Roosevelt, dan Winston Churcill. Konferensi berhasil mengambil keputusan, antara lain:

a.       penyerahan Jerman tanpa syarat;

b.      pembentukan organisasi internasional yang menjamin perdamaian dunia;

c.       perencanaan penyelenggaraan konferensi di San Fransisco pada tanggal 25 April 1945.

2.      Perjanjian-Perjanjian Pasca–Perang Dunia II

a.      Perjanjian Sekutu–Jerman

Jerman merupakan salah satu negara “Pact Poros” yang hancur dalam PD II dan telah menyerah kepada sekutu pada tanggal 7 Mei 1945. AS,Uni Soviet, dan Inggris membicarakan tentang pembagian Jerman, denazifikasi dan demiliterisasi Jerman. Perjanjian Sekutu–Jerman ditentukan oleh Harry S. Truman (Presiden Amerika Serikat), Josep Stalin (Presiden Uni Soviet), dan Clement Richard Attlee (Perdana Menteri Inggris) dalam Konferensi Postdam (2 Agustus 1945). Konferensi Postdam berisi, antara lain sebagai berikut.

1)      Jerman yang dikuasai oleh empat negara Sekutu dibagi dua, yaitu Jerman Timur dan Jerman Barat. Jerman Timur, 1 zona dikuasai oleh Uni Soviet, sedangkan Jerman Barat, 3 zona dikuasai oleh Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis.

2)      Kota Berlin yang terletak di tengah daerah pendudukan Uni Soviet juga dibagi dua. Berlin Timur diduduki oleh Uni Soviet dan Berlin Barat dikuasai oleh Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis.

3)      Wilayah Danziq dan daerah Jerman di sebelah timur Sungai Oder dan Niesse diberikan kepada Polandia.

4)      Demiliterisasi bagi Jerman.

5)      Penjahat perang harus dihukum.

6)      Jerman harus membayar kerugian perang.

b.      Perjanjian Sekutu–Jepang

Perjanjian Sekutu–Jepang dilakukan di San Fransisco pada tahun 1945.  Perjanjian tersebut berisi, sebagai berikut.

1)      Kepulauan Jepang diperintah oleh tentara pendudukan Amerika Serikat (untuk sementara).

2)      Kepulauan Kuril dan Sakhalin Selatan diserahkan kepada Uni Soviet, sedangkan Manchuria dan Taiwan diserahkan kepada Cina. Kepulauan Jepang di Pasifik diserahkan kepada Amerika Serikat. Korea akan dimerdekakan dan untuk sementara waktu dibagi dua wilayah pendudukan dengan batas 38° lintang utara. Di bagian utara diduduki Uni Soviet, sedangkan di selatan dikuasai oleh Amerika Serikat.

3)      Penjahat perang harus dihukum.

4)      Jepang harus membayar ganti rugi perang.

c.       Perjanjian Sekutu dengan Negara Lainnya

Selain mengadakan perjanjian dengan Jerman dan Jepang, sekutu juga mengadakan perjanjian dengan negara-negara lain yang kalah berperang dalam Perang Dunia II.

1)      Perjanjian Sekutu–Italia dilaksanakan di Paris pada tahun 1945 dengan beberapa keputusan, antara lain sebagai berikut.

a)      Wilayah Italia diperkecil.

b)      Triastie menjadi negara merdeka di bawah perwalian PBB.

c)      Abbesynia dan Albania memperoleh kemerdekaannya kembali.

d)     Semua jajahan Italia dan Afrika Utara dikuasai Inggris.

e)      Italia harus membayar ganti rugi akibat perang yang ditimbulkannya.

2)        Perjanjian Sekutu–Austria dilaksanakan di Austria pada tahun 1945 dengan berbagai keputusan, antara lain sebagai berikut.

a)      Kota Wina dibagi menjadi empat wilayah pendudukan dan dikuasai oleh Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Uni Soviet.

b)      Persyaratan lain menyusul karena belum ada keputusan dan persetujuan

3)      dari keempat negara pemenang Perang Dunia II di Wina. Perjanjian Sekutu dengan Hongaria, Rumania, Bulgaria, dan Finlandia ditentukan di Paris tahun 1945 dengan beberapa keputusan yang pada intinya sama, yaitu:

a)      setiap negara wilayahnya diperkecil

b)      setiap negara harus mengganti biaya perang.

2.      Hubungan Dekolonisasi di Asia dan Afrika dengan Transformasi Politik dan Sosial di Berbagai Negara

Pada puncak kejayaan kaum imperialis Barat masa lampau terjadi dua kali perang besar, yaitu Perang Dunia I dan Perang Dunia II, Akibat krisis ekonomi setelah Perang Dunia I, negara-negara kolonial berusaha untuk lebih meningkatkan pemerasan kekayaan di daerah-daerah jajahannya di Asia dan Afrika. Berakhirnya Perang Dunia II (1939–1945) melahirkan Piagam Atlantik (Atlantic Charter) yang terdapat beberapa hal penting yang menyangkut HAM (Hak Asasi Manusia), antara lain setiap negara dilarang mengambil wilayah negara lain dan penegasan bahwa setiap bangsa berhak menentukan nasibnya sendiri (self determination).

Proses pelepasan negara jajahan dari negara induknya ini disebut proses dekolonisasi. Dekolonisasi adalah istilah yang dipakai bangsa-bangsa Eropa di dalam menjalankan praktik imperialism dan kolonialisme di wilayah Asia dan Afrika.

Pada Perang Dunia I dan Perang Dunia II, kaum imperialis banyak menggunakan juga pasukan-pasukan dari negeri jajahannya. Pada bulan Mei 1918, pemerintah kolonial Belanda membentuk Dewan Rakyat (Volksraad). Pada Sidang Dewan Rakyat tanggal 18 November 1918, Gubernur Jenderal Hindia Belanda van Limburg Stirum menyampaikan pidato yang menjanjikan pembaruan pemerintahan di Indonesia. Pidato gubernur jenderal ini lebih dikenal sebagai Janji November 1918 atau November Belofte.

Bangsa kolonialis lain yang mulai memberi pengakuan kedaulatan pada wilayah jajahannya adalah negara Prancis, Inggris adalah salah satu negara yang melaksanakan praktik imperialism dan kolonialisme yang tidak begitu keras. Jajahan Inggris ketika melaksanakan praktik kolonialisme dan imperialisme tersebar di wilayah Asia dan Afrika.

Commonwealth Nation atau Persemakmuran Negara Inggris adalah nama sebuah jalinan kerja sama antara bekas negara jajahan Inggris yang telah merdeka dengan negara Inggris. Negara-negara tersebut umumnya menjalin kerja sama dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya.

Nefo adalah lambang kelompok negara-negara yang baru merdeka atau yang menentang imperialisme, dan kolonialisme, sosialisme, serta komunis. Oldefo adalah lambang negara-negara yang telah mapan dan melaksanakan imperialisme dan kolonialisme/kapitalisme dan negara sedang berkembang yang cenderung pada imperialisme/kolonialisme.

3.      Konferensi Asi Afrika

Berakhirnya Perang Dunia I membawa pengaruh terhadap bangsa-bangsa Asia dan Afrika untuk memperoleh kemerdekaan dan mempertahankan kemerdekaan, Indonesia mencetuskan gagasannya untuk menggalang kerja sama dan solidaritas antarbangsa dengan menyelenggarakan KAA.

a.      Latar Belakang Pelaksanaan Konferensi Asia Afrika

Politik luar negeri Indonesia adalah bebas aktif. Bebas, artinya bangsa Indonesia tidak memihak pada salah satu blok yang ada di dunia. Jadi, bangsa Indonesia berhak bersahabat dengan negara mana pun asal tanpa ada unsur ikatan tertentu. Bebas juga berarti bahwa bangsa Indonesia mempunyai cara sendiri dalam menanggapi masalah internasional. Aktif berarti bahwa bangsa Indonesia secara aktif ikut mengusahakan terwujudnya perdamaian dunia.

Prakarsa untuk mengadakan Konferensi Asia Afrika dikemukakan pertama kali oleh Perdana Menteri RI Ali Sastroamijoyo yang kemudian mendapat dukungan dari negara India, Pakistan, Sri Lanka, dan Burma (Myanmar) dalam Konferensi Colombo.

b.      Konferensi Pendahuluan

1)      Konferensi Kolombo (Konferensi Pancanegara I)

Konferensi pendahuluan yang pertama diselenggarakan di Kolombo, ibu kota negara Sri Lanka pada tanggal 28 April–2 Mei 1954 Konferensi Kolombo membahas masalah Vietnam, sebagai persiapan untuk menghadapi Konferensi di Jenewa. Konferensi Kolombo juga terkenal dengan nama Konferensi Pancanegara I.

2)      Konferensi Bogor (Konferensi Pancanegara II)

Konferensi pendahuluan yang kedua diselenggarakan di Bogor pada tanggal 22–29 Desember 1954. Konferensi itu dihadiri pula oleh perdana menteri negara-negara peserta Konferensi Kolombo.

Konferensi Bogor memutuskan hal-hal sebagai berikut.

a)      Konferensi Asia Afrika akan diselenggarakan di Bandung pada bulan 18- 24 April 1955.

b)      Penetapan tujuan KAA dan menetapkan negara-negara yang akan diundang sebagai peserta Konferensi Asia Afrika.

c)      Hal-hal yang akan dibicarakan dalam Konferensi Asia Afrika.

d)     Pemberian dukungan terhadap tuntutan Indonesia mengenai Irian Barat. Konferensi Bogor juga terkenal dengan nama Konferensi Pancanegara II.

c.       Pelaksanaan Konferensi Asia Afrika

Sesuai dengan rencana, Konferensi Asia Afrika diselenggarakan di Bandung pada tanggal 18–24 April 1955.

d.      Pengaruh Konferensi Asia Afrika bagi Solidaritas dan Perjuangan Kemerdekaan Bangsa di Asia dan Afrika

Konferensi Asia Afrika membawa pengaruh yang besar bagi solidaritas dan perjuangan kemerdekaan bangsa di Asia dan Afrika. Pengaruh Konferensi Asia Afrika adalah sebagai berikut.

1)      Perintis dalam membina solidaritas bangsa-bangsa dan merupakan titik tolak untuk mengakui kenyataan bahwa semua bangsa di dunia harus dapat hidup berdampingan secara damai.

2)      Cetusan rasa setia kawan dan kebangsaan bangsa-bangsa Asia Afrika untuk menggalang persatuan.

3)      Penjelmaan kebangkitan kembali bangsa-bangsa di Asia dan Afrika.

4)      Pendorong bagi perjuangan kemerdekaan bangsa di dunia pada umumnya serta di Asia dan Afrika khususnya.

5)      Memberikan pengaruh yang besar terhadap perjuangan bangsa-bangsa di Asia dan Afrika dalam mencapai kemerdekaannya.

6)      Banyak negara-negara Asia-Afrika yang merdeka kemudian masuk menjadi anggota PBB.

4.      Organisasi Gerakan Non Blok

a.      Pengertian

Gerakan Non Blok (GNB) atau Non Alignment (NAM) merupakan gerakan yang tidak memihak/netral terhadap Blok Barat dan Blok Timur. Menghadapi situasi dunia yang penuh konflik tersebut, Indonesia menentukan sistem politik luar negeri bebas aktif. Oleh karena itu, mereka sepakat untuk membentuk suatu kelompok baru yang netral, tidak memihak Blok Barat ataupun Blok Timur. Kelompok inilah yang nantinya disebut kelompok negaranegara Non Blok.

5.       Tujuan Gerakan Non Blok

Gerakan Non Blok mempunyai tujuan, antara lain:

1)      Meredakan ketegangan dunia sebagai akibat pertentangan dua blok adidaya yang bersengketa;

2)      Mengusahakan terciptanya suasana dunia yang aman dan damai;

3)      Mengusahakan terwujudnya hubungan antarbangsa secara demokratis;

4)      Menentang kolonialisme, politik apartheid, dan rasialisme;

5)      Memperjuangkan kebebasan dalam bidang ekonomi dan kerja sama atas dasar persamaan derajat;

6)      Meningkatkan solidaritas di antara negara-negara anggota Gerakan Non Blok;

7)      Menggalang kerja sama antara negara berkembang dan negara maju menuju terciptanya tata ekonomi dunia baru.

6.      Bentuk Organisasi Gerakan Non Blok

Di dalam Gerakan Non Blok tidak terdapat struktur organisasi yang mengurus kegiatan di berbagai bidang karena Gerakan Non Blok bukan merupakan lembaga Satu-satunya pengurus dalam Gerakan Non Blok adalah ketua.

Kegiatan Gerakan Non Blok meliputi bidang berikut ini.

1)      Bidang Politik dan Perdamaian Dunia

2)      Bidang Ekonomi

Penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi Gerakan Non Blok

Sejak didirikan tahun 1961, Gerakan Non Blok telah beberapa kali mengadakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT), antara lain sebagai berikut.

1)      Konferensi Tingkat Tinggi I Gerakan Non Blok (KTT I Gerakan Non Blok)

2)      Konferensi Tingkat Tinggi II Gerakan Non Blok (KTT II Gerakan Non Blok)

3)      Konferensi Tingkat Tinggi III Gerakan Non Blok (KTT III Gerakan Non Blok)

4)      Konferensi Tingkat Tinggi IV Gerakan Non Blok (KTT IV Gerakan Non Blok)

5)      Konferensi Tingkat Tinggi V Gerakan Non Blok (KTT V Gerakan Non Blok)

6)      Konferensi Tingkat Tinggi VI Gerakan Non Blok (KTT VI Gerakan Non Blok)

7)      Konferensi Tingkat Tinggi VII Gerakan Non Blok (KTT VII Gerakan Non Blok)

8)      Konferensi Tingkat Tinggi VIII Gerakan Non Blok (KTT VIII Gerakan Non Blok)

9)      Konferensi Tingkat Tinggi IX Gerakan Non Blok (KTT IX Gerakan Non Blok)

10)  Konferensi Tingkat Tinggi X Gerakan Non Blok (KTT X Gerakan Non Blok)

11)  Konferensi Tingkat Tinggi XI Gerakan Non Blok (KTT XI Gerakan Non Blok)

12)  Konferensi Tingkat Tinggi XII Gerakan Non Blok (KTT XII Gerakan Non Blok)

13)  Konferensi Tingkat Tinggi XIII Gerakan Non Blok (KTT XIII Gerakan Non Blok)

7.      Krisis Suez dan Peran Indonesia

Hasil konferensi Istambul Suez Canal Convention adalah sebagai.

a.       Kebebasan berlayar di Terusan Suez bagi semua kapal, bak kapal dagang maupun kapal perang, baik dalam keadaan damai maupun dalam keadaan perang.

b.      Semua kapal yang melintasi Terusan Suez tidak boleh memperlihatkan tanda-tanda peperangan.

c.       Tidak boleh menempatkan kapal-kapal di pintu masuk atau sepanjang Terusan Suez.

d.      Pemerintah Mesir harus mengambil tindakan-tindakan yang perlu guna menjamin pelaksanaan Konferensi Istambul.

e.       Kebebasan berlayar di Terusan Suez merupakan kebebasan yang terbatas.

f.       Pokok-pokok persetujuan ini berlakunya tidak dibatasi hingga berakhirnya Undang-undang yang mengatur konsesi dari perusahaan Terusan Suez.

Pada tanggal 16 Agustus 1956 atas prakarsa Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Foster Dulles diadakan konferensi di London untuk menyelesaikan masalah Terusan Suez. Konferensi itu dihadiri oleh 20 negara, tetapi Mesir tidak hadir. Konferensi mencapai persetujuan tentang penyelesaian masalah Terusan Suez yang disebut Konferensi London. Hasil Konferensi London menyebutkan, antara lain bahwa akan dibentuk suatu badan internasional untuk menangani Terusan Suez.