Konsep Negara Integralistik

Konsep Negara Integralistik

a. Indikator

3. Mampu menjelaskan tentang konsepsi negara integralistik

3. Konsepsi Negara Integralistik

Dalam subbab ini perlu diuraikan sedikit mengenai makna “Integralistik”, untuk membedakan dengan “Integrasi”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga Tahun 2002, kata “Integralistik” berasal dari kata “Integral” (a = ajective = kt. sifat), berarti (1) mengenai keseluruhan; meliputi seluruh bagian yang perlu untuk menjadikan lengkap; utuh; bulat; sempurna; (2) tidak terpisahkan; terpadu.

Sedangkan “Integralistik” memiliki makna “bersifat integral; merupakan satu keseluruhan”. Dalam subbab ini akan dibahas makna “Integralistik” dalam kaitannya dengan sistem kenegaraan, khususnya yang berlaku di Negara Indonesia.

Berkaitan dengan sistem kenegaraan, salah seorang pendiri negara (founding fathers) kita, Prof. Dr. Mr. Soepomo petama kali melontakan gagasan mengenai konsep negara integralistik dalam sidang BPUPKI, 31 Mei 1945 sebagai sebagai ajaran yang cocok dengan aliran pikiran ketimuran dan cita-cita kenegaraannya sangat sesuai dengan corak masyarakat Indonesia, yaitu ajaran Spinoza, Adam Muller, dan Hegel (Marsillam Simanjutak, 1997). Sebaliknya, Adnan Buyung Nasution dalam desertasinya Tahun 1992 menyatakan bahwa ide negara integralistik yang dilontarkan oleh Soepomo tersebut lebih dipengaruhi oleh kehadiran Jepang daripada ahli filsafat barat tersebut (Adnan Buyung Nasution, 1995).

Pemikiran Prof. Dr. Mr. Soepomo tentang konsep negara integralistik atau faham negara kekeluragaan tersebut menurut banyak kalangan sangat berpengaruh dalam perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang disusun kemudian.

Dalam pidatonya dihadapan Sidang Umum BPUPKI pada tanggal 31 Mei 1945 di Gedung Chuo Sangi In, Jl. Pejambon No. 6 Jakarta Pusat, Prof. Soepomo menawarkan tiga teori tentang dasar dan prinsip negara sebagai alternatif di dalam pembentukan negara Indonesia kelak.

a. Teori Perseorangan atau Teori Individualistik

J.J. Rousseau dalam bukunya “du Contract Social” mengemukakan bahwa negara adalah masyarakat hukum yang disusun atas kontrak antara seluruh individu dalam msayarakat untuk menjamin hak-hak individu dalam masyarakat. Penganut teori ini adalah: Thomas Hobbes, John Locke, Jean Jacques Rousseau, Herbert Spencer, dan Laski.

b. Teori Pertentangan Kelas atau Teori Golongan

Menurut teori ini, negara merupakan alat dari suatu golongan yang kuat untuk menindas golongan yang lemah. Dalam teori ini negara mempertentangkan antara golongan yang kuat dengan golongan yang lemah, dimana golongan yang kuat dengan menggunakan kekuasaan negara dapat menindas golongan yang lemah. Penganut teori ini adalah: Karl Marx, Engels, dan Lennin.

c. Teori atau Konsep Negara Integralistik

Dalam konsep negara integralistik, yang diadasarkan pada ide Spinoza, Adam Muller, dan Hegel, negara tidak untuk menjamin kepentingan individu maupun kepentingan golongan tertentu, tetapi untuk menjamin kepentingan masyarakat seluruhnya sebagai satu kesatuan yang integral.

Dalam konsep negara integralistik, negara adalah kesatuan masyarakat yang organis dan tersusun secara integral. Di dalamnya, segala golongan, bagian, dan individu berhubungan erat satu sama lain. Pemikiran ini didasarkan pada prinsip persatuan antara pemimpin dan rakyat dan prinsip persatuan dalam negara seluruhnya. Bagi Soepomo, konsep negara seperti ini cocok dengan alam pikiran ketimuran dan prinsip tersebut didasarkan pada struktur sosial masyarakat Indonesia yang asli yang terdapat di desa-desa di Indonesia. Bagi Soepomo, hal itu tidak lain merupakan ciptaan kebudayaan Indonesia sendiri (Marsillam Simanjuntak, 1997).

Struktur sosial Indonesia meliputi aliran pikiran dan semangat kebatinan.

Struktur kerokhanian bersifat persatuan hidup antara persatuan kawulo-gusti. Persatuan dunia luar dan dunia batin, persatuan mikrokosmos dan makrokosmos. Persatuan antara rakyat dengan pemimpinnya. Inilah yang disebut Soepomo sebagai ide atau konsep negara integralistik. Dalam Susunan persatuan antara rakyat dengan pemimpinnya itu, segala golongan diliputi semangat gotong-royong dan kekeluargaan. Inilah struktur sosial asli bangsa Indonesi. Hakekat Republik Indonesia adalah Republik Desa yang besar dengan unsur dan wawasan yang modern.

Konsep negara integralistik yang ditawarkan oleh Prof. Soepomo dalam sidang BPUPKI tersebut tidak begitu saja diterima oleh peserta sidang, seperti Drs. Mohammad Hatta dan Mr. Mohammad Yamin yang menentang usulan tersebut. Mereka menuntut agar hak warga negara dijamin oleh Konstitusi. Mohammad Hatta dan Mohammad Yamin khawatir ide negara integralistik yang ditawarkan oleh Soepomo tersebut akan memberi celah bagi timbulnya negara kakuasaan.

Kekhawatiran mereka akhirnya membawa pada jalan kompromi dengan diberikannya jaminan kepada warga negara untuk berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat, yang kemudian dimasukkan dalam pasal 28 UUD 1945.