Tugas Dan Fungsi Penyelenggara Negara

Tugas Dan Fungsi Penyelenggara Negara

a. Indikator Keberhasilan

Setelah mengikuti dan menyelesaikan mata pelajaran ini, peserta diklat Prajabatan Golongan II dapat menjelaskan pengertian Pengertian Penyelenggara Negara dan menguraikan Tugas dan Fungsi Penyelenggara Negara.

 

b. Uraian Dan Contoh

Di dalam setiap negara, penyelenggara negara merupakan komponen atau unsur yang sangat menentukan dalam jalannya penyelenggaraan negara, baik itu negara serikat, negara republik, maupun negara kerajaan. Prinsip pembagian tugas dan wewenang berlaku bagi setiap penyelenggara negara untuk menghindari terjadinya tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas, disamping untuk memberikan kejelasan dalam pertanggungjawaban pelaksanaan visi dan misi penyelenggara negara tersebut. Namun demikian dalam negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dikenal adanya pemisahan kekuasaan seperti yang dikemukakan dalam teori “Trias Politika”, tetapi yang dianut adalah prinsip pembagian kekuasaan (division of power atau distribution of power), seperti yang diatur dalam UUD 1945.

Untuk memahami tugas dan fungsi Penyelenggara Negara terlebih dahulu kepada peserta diklat Prajabatan perlu dijelaskan siapa yang dimaksudkan dengan Penyelenggara Negara.

 

1.        Pengertian Penyelenggara Negara

Yang dimaksud dengan Penyelenggara Negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 1 angka 1 UU No. 28 Tahun 1999). Dalam pembahasan selanjutnya, maka penyelenggara negara dalam pembahasan ini meliputi keseluruhan lembaga negara, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif sebagaimana dimaksudkan dalam UUD 1945, yaitu: Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Mahkamah Agung (MA), Komisi Yudisial (KY), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BEPEKA).

2.        Tugas dan Fungsi Penyelenggara Negara

Penyelenggara negara mempunyai peranan besar di dalam menjalankan visi dan misi bernegara dalam mencapai cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana ditetapkan dalam Alinea II dan Alinea IV Pembukaan UUD 1945, dan peranan tersebut tercermin di dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana telah diatur di dalam UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dengan mengacu kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang telah beberapa kali diubah dan terakhir disahkan tanggal 10 Agustus 2002 serta peraturan perundang-undangan lainnya, Penyelenggara Negara mempunyai fungsi dan tugas sebagai berikut.

a.      Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

1)      Susunan dan Kedudukan MPR 

MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum.   MPR            merupakan       lembaga           permusyawaratan        rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara. 

2)      Tugas dan wewenang MPR 

A.      Mengubah dan menetapkan undang-undang dasar; 

B.      Melantik Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan hasil pemilihan umum, dalam Sidang Paripurna MPR; 

C.      Memutuskan usul DPR berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan untuk menyampaikan penjelasan di dalam Sidang Paripurna MPR; 

D.      Melantik Wakil Presiden menjadi Presiden apabila Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya; 

E.       Memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diajukan Presiden, apabila terjadi kekosongan Wakil Presiden dalam masa jabatan selambatlambatnya dalam waktu enam puluh hari; 

F.       Memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya berhenti secara bersamaan dalam masa jabatannya, dari dua paket calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang paket calon presiden dan wakil presiden meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan sebelumnya, sampai habis masa jabatannya selambat-lambatnya dalam waktu tiga puluh hari;  G. Menetapkan Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik MPR. 

3)      Hak-Hak MPR 

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya tersebut, anggota MPR mempunyai hak-hak sebagai berikut : 

i.          Mengajukan usul perubahan pasal-pasal undang-undang dasar;  ii. Menentukan sikap dan pilihan dalam pengambilan keputusan;  iii. Memilih dan dipilih;  iv. Membela diri;  v. Imunitas;  vi. Protokoler;  vii. Keuangan dan administrastif; 

b.      Presiden

Sebagai pelaksana fungsi eksekutif dan legislatif; 

1)      Kedudukan Presiden

Sebagai pengemban amanat rakyat yang mempunyai kedudukan selaku Kepala Pemerintahan (fungsi eksekutif dan fungsi legislatif) dan Kepala Negara.

2)      Tugas dan wewenang Presiden

A. Selaku Kepala Pemerintahan (fungsi eksekutif dan fungsi legislatif):

(1)   Menjalankan kekuasaan pemerintahan negara menurut Undangundang Dasar; 

(2)   Menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan undangundang sebagaimana mestinya; 

(3)   Mengajukan dan membahas rancangan undang-undang bersama DPR; 

(4)   Menetapkan    Peraturan         Pemerintah      Pengganti        Undang-undang

(Perpu); 

(5)   Mengajukan dan membahas usul RAPBN bersama DPR; 

(6)   Mengangkat dan memberhentikan para menteri.  B. Selaku Kepala Negara: 

(1)   Memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Kepolisian Negara; 

(2)   Dengan persetujuan DPR, menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian internasional dengan negara lain; 

(3)   Menyatakan keadaan bahaya, yang syarat-syarat dan akibatnya ditetapkan dengan undang-undang; 

(4)   Dengan  memperhatikan  pertimbangan  Dewan  Perwakilan Rakyat, mengangkat  duta  dan konsul,  serta  menerima penempatan duta negara lain; 

(5)   Dengan memperhatikan  pertimbangan  Mahkamah  Agung, memberi grasi, dan rehabilitasi; 

(6)   Dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat, memberi amnesti, abolisi;

1.      Memberi gelaran, tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan sesuai dengan undang-undang; 

2.      Membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasehat dan pertimbangan kepada Presiden; 

3.      Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara. 

 

Di samping itu Presiden juga memiliki kewenangan ekstrakontitusional yakni mengeluarkan dekrit untuk sesuatu hal yang dianggap dapat mengancam keselamatan bangsa dan negara, misalnya karena adanya kebutuhan politik.

Sebagai contoh dapat dikemukakan bahwa selama ini telah terjadi beberapa kali Dekrit Presiden, satu diantaranya adalah Dekrit Presiden 5 Juli 1959, kembali pada UUD 1945.

 

c.       Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 

1)      Kedudukan DPR adalah sebagai Lembaga Negara 

2)      Fungsi DPR 

A.      Legislasi 

B.      Anggaran 

C.      Pengawasan 

3)      Tugas dan wewenang DPR 

A.      Membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama; 

B.      Membahas dan memberikan persetujuan peraturan pemerintah penggati undang-undang; 

C.      Menerima dan membahas usulan RUU yang diajukan DPD yang berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikutsertakan dalam pembahasan; 

D.      Memperhatikan pertimbangan DPD atas RUU APBN dan RUU yang berkaitan dengan Pajak, pendidikan, dan agama; 

E.       Menetapkan APBN bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD; 

F.       Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN, serta kebijakan pemerintah; 

G.     Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang diajukan oleh DPD terhadap pelaksanaan UU mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama; 

H.      Memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan dengan memperhatikan pertimbangan DPD; 

I.        Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban keuangan negara yang disampaikan BPK; 

J.        Memberikan persetujuan kepada Presiden atas pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Yudisial; 

K.      Memberikan persetujuan calon hakim agung yang diusulkan Komisi Yudisial untuk ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden; 

L.       Memilih tiga orang calon anggota hakim konstitusi dan mengajukannya kepada Presiden untuk ditetapkan; 

M.    Memberikan pertimbangan kepada Presiden untuk mengangkat duta, menerima penempatan duta negara lain, dan memberikan pertimbangan dalam pemberian amnesti dan abolisi; 

N.     Memberikan persetujuan kepada Presiden untuk menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain, serta membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau pembentukan UU; 

O.     Menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat; 

P.      Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang ditentukan dalam UU. 

4) DPR mempunyai hak: 

A.    Interpelasi 

B.    Angket 

C.    Menyatakan pendapat  5) Anggota DPR mempunyai hak :

A.      Mengajukan RUU; 

B.      Mengajukan pertanyaan; 

C.      Menyampaikan usul dan pendapat; 

D.     Memilih dan dipilih; 

E.      Membela diri; 

F.       Imunitas 

G.     Protokoler; 

H.     Keuangan dan administratif. 

 

d.      Dewan Perwakilan Daerah (DPD) 

DPD mempunyai kedudukan sebagai lembaga perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai lembaga negara. Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum.

1) DPD mempunyai fungsi: 

A. Pengajuan usul, ikut dalam pembahasan dan memberikan pertimbangan yang berkaitan dengan bidang legisasi tertentu;  B. Pengawasan atas pelaksanaan undang-undang tertentu. 

2) DPD mempunyai tugas dan wewenang : 

A.      Dapat mengajukan kepada DPR RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah; 

B.      Mengusulkan RUU sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut kepada DPR;

C.      Membahas RUU tersebut bersama-sama DPR atas undangan DPR sesuai tata teritb DPR, sebelum DPR membahas RUU tersebut dengan pemerintah; 

D.      Melakukan pengawasan sebagai pertimbangan DPR atas pelaksanaan: 

(1)   Undang-undang mengenai otonomi daerah; 

(2)   Undang-undang mengenai pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; 

(3)   Undang-undang mengenai hubungan pusat dan daerah; 

(4)   Undang-undang mengenai pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya; 

(5)   Undang-undang mengenai pajak, pendidikan, dan agama; 

(6)   APBN 

E.       Memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU APBN dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. 

F.       Memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan. 

3) DPD mempunyai hak : 

A.      Mengajukan RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah; 

B.      Ikut membahas RUU tersebut bersama-sama DPR  4) Anggota DPD mempunyai hak :

A.      Menyampaikan usul dan pendapat; 

B.      Memilih dan dipilih; 

C.      Membela diri; 

D.     Imunitas 

E.      Protokoler 

F.       Keuangan dan administratif 

 

e.      Mahkamah Agung (MA)  1) Kedudukannya: 

Sebagai Lembaga Negara yang berfungsi sebagai pengadilan tertinggi bagi semua peradilan terlepas dari pengaruh Pemerintah dan pengaruh-pengaruh lainnya. 

2) Tugas dan Wewenangnya dalam fungsi peradilan: 

A.      Memutus pada tingkat pertama dan terakhir semua sengketa peradilan; 

B.      Memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali pada tingkat pertama dan terakhir atas putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; 

C.      Memutus permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan tingkat banding atau tingkat terakhir dari semua lingkungan peradilan; 

D.     Membatalkan putusan atau penetapan pengadilan tingkat kasasi dari semua lingkungan peradilan. 

3)      Tugas dan wewenangnya dalam fungsi Pengawasan: 

Melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman. 

4)      Tugas dan wewenangnya dalam fungsi Pengaturan: 

A.      Menguji secara materil terhadap peraturan perundangan di bawah undang-undang; 

B.      Mengawasi tingkah laku dan perbuatan para hakim di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan tugasnya. 

 

Untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan dan pengaturan, Mahkamah Agung mempunyai perangkat berupa Komisi Yudisial yang bersifat mandiri serta berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung serta berwenang memberikan sanksi dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

5) Wewenang dan tugasnya dalam fungsi Pemberian Nasehat: 

Memberikan nasehat hukum baik kepada Presiden selaku Kepala Negara, maupun kepada Lembaga Tinggi Negara lainnya; 

 

f.        Komisi Yudisial 

1) Kedudukan: 

A.      Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya; 

B.      Komisi Yudisial berkedudukan di Ibukota negara Republik Indonesia. 

 

2) Komisi Yudisial mempunyai wewenang: 

A.      mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada DPR, dan 

B.      menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim. 

3) Komisi Yudisial mempunyai tugas: 

A.      melakukan pendaftaran calon Hakim Agung; 

B.      melakukan seleksi terhadap calon Hakim Agung; 

C.      menetapkan calon Hakim Agung;  D. mengajukan calon Hakim Agung ke DPR. 

 

g.      Mahkamah Konstitusi  

1) Kedudukan: 

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

2)      Fungsi: 

Menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan, dalam rangka menjaga kontitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. 

3)      Tugas dan Wewenangnya : 

A.      Menguji    undang-undang           terhadap          Undang-Undang         Dasar   Negara

Republik Indonesia 1945; 

B.      Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; 

C.      Memutus pembubaran partai politik; 

D.     Memutus perselisihan hasil pemilihan umum;  

E.      Memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. 

 

h.      Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)  

1) Kedudukan: 

Merupakan Lembaga Negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. 

2) Tugas: 

A.      Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, BUMN, BLU, BUMD, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara; 

B.      Pemeriksaan   BPK   mencakup   pemeriksaan   keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan keuangan dengan tujuan tertentu;

C.      Dalam hal pemeriksaan dilaksanakan oleh akuntan publik berdasarkan ketentuan UU, laporan hasil pemeriksaan tersebut wajib disampaikan kepada BPK dan dipublikasikan;

D.     BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keangan negara kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya;

E.      Untuk keperluan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf d, BPK menyerahkan pula hasil pemeriksaan secara tertulis kepada Presiden, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya; 

F.       BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Pejabat sebagai maksud pada huruf e, dan hasilnya diberitahukan secara tertulis kepada DPR, DPD, DPRD, dan pemerintah; 

G.     Apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, BPK melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling lama 1 (satu) bulan sejak

diketahui adanya unsur pidana tersebut; 

H.     Laporan BPK sebagaimana dimaksud pada huruf g, dijadikan dasar penyidikan oleh pejabat penyidik yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;  3) Wewenang: 

A.      menentukan obyek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan, menentukan waktu dan metode pemeriksaan serta menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan; 

B.      meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang, unit organisasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, BUMN, BLU, BUMD, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara;

C.      melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik negara, di tempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tata usaha keuangan negara, serta pemeriksaan terhadap perhitungan-perhitungan, surat-surat, bukti-bukti, rekening koran, pertanggungjawaban, dan daftar lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara;

D.     menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang wajib disampaikan kepada BPK;

E.      menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara setelah konsultasi dengan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah yang wajib digunakan dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;

F.       menetapkan kode etik pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara; 

G.     menggunakan tenaga ahli dan/atau tenaga pemeriksa di luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK; 

H.     membina jabatan fungsional pemeriksa; 

I.        memberi pertimbangan atas Standar Akuntansi Pemerintahan; 

J.        memberi pertimbangan atas rancangan sistem pengendalian intern Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah sebelum ditetapkan oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah. 

K.      BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja atau lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara, yang ditetapkan dengan keputusan BPK; 

L.       Untuk menjamin pelaksanaan pembayaran ganti kerugian, BPK berwenang memantau: 

(1)   penyelesaian ganti kerugian negara/daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah terhadap pegawai negeri bukan bendahara dan pejabat lain; 

(2)   pelaksanaan pengenaan ganti kerugian negara/daerah kepada bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara yang telah ditetapkan oleh BPK; dan 

(3)   pelaksanaan pengenaan ganti kerugian negara/daerah yang ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.